JAKARTA - Kementrian Hukum dan HAM kembali menerima penghargaan sebagai salah satu TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 dalam ajang Internasional Public Service (IPC).

Penghargaan ini didapatkan Kemenkumham melalui inovasi “Sistem Pencatatan Hak Cipta Online dengan Teknologi Kriptografi”yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Wakil Presiden Republik Indonesia M. Jusuf Kalla menyerahkan langsung penghargaan kepada  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kemarin (7/11)

Sebelumnya, Kemenkumham melalui DJKI pada tahun 2017 menerima penghargaan yang sama atas penerapan teknologi e-Filling Renewal Trademark dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Pada ajang TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 ini, DJKI Kemenkumham berhasil menempati peringkat pertama dari 39 inovasi yang dihadirkan oleh Kementerian lain, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kepolisian RI.

Penghargaan ini diberikan karena Sistem Pencatatan Hak Cipta Online dengan Teknologi Kriptografi dinilai memudahkan masyarakat saat meregistrasi hak cipta dalam waktu 1 (satu) hari secara digital dan auto approve.

Sistem ini tidak hanya meringkas waktu pencatatan hak cipta, tetapi menjadi solusi pelayanan publik yang bebas dari pungutan liar. Selain itu, keamanan sistem ini terjaga dari pemalsuan karena menggunakan teknologi kriptografi yang telah terverifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain penyerahan penghargaan, seluruh instansi yang meraih TOP 40 juga memamerkan inovasi pelayanan publiknya melalui booth yang telah di hias dengan menarik dan dapat dikunjungi oleh masyarakat.***