Pekanbaru - Usai menerima kunjungan Wakil Ketua MPR RI syarif Hasan dari Fraksi Partai  Demokrat, Walikota Pekanbaru menyempatkan Peninjauan Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru di bekas Perkantoran Walikota Pekanbaru( Bekas Kantor Bappeda/Red), Selasa,25/02/2020) Siang.

Walikota Pekanbaru Firdaus MT nampak berdiskusi dengan Kadis DisdukCapil HJ. Irma Novrita  di gedung bekas Kantor Bappeda Pekanbaru yang sekarang bagai di sulap jadi Pelayanan yang nyaman bagi masyarakat Kota pekanbaru mengurus keperluan KK/KTP dan catatan sipil  serta surat menyurat lainnya bagi Warga Pekanbaru.

Pantauan www.riaumonitor.com semua stand pelayanan di kunjungi  Walikota dan menerima laporan lisan dari Kadis Capil dan Kepala BPPT Muhammad Jamil, apa apa saja yang masih diperlukan untuk menunjang Pelayanan yang Prima.seperti Alat Pendingin( AC) dan Jaringan Internet serta saran penunjang lainnya seperti Lift .

Firdaus  tampak memberi arahan kepada Bawahannya  agar kantor Pelayanan lebih di tata agar lebih nyaman dan cepat dalam pelayanan kepada masyarakat.

Kepada www.riaumonitor.com  Walikota Firdaus menyebutkan  Kantor kependudukan dan Catatan sipil adalah  bagian dari Mall pelayanan publik." soft launching  kita merencanakan diresmikan awal maret kita juga koordinasi deputi pelayanan publik,beliau beliau menginginkan ini dilakukan peresmiannya bersama dengan pusat, Pak Menpan dan juga Pak Menteri dalam Negeri . Ini akan dihadiri oleh dirjen kependudukan dan catatan sipil minimal Deputi pelayanan Kementerian Pelayanan Publik"

Masih dijelaskan Walikota " sebelum pindah ke Kantor yang baru target perhari yang bisa diselesaikan hanya 500 surat surat  kependudukan, namun setelah pindah kantor menjadi 1500 . Target kita bisa 2000/ Hari, makanya kita akan tambah personil dan komputernya" imbuhnya.

Jika semua syarat yang dibutuhkan lengkap, satu hari selesai namun, jika syarat tidak lengkap makanya kita sediakan ruangan stand sesuai kebutuhan diantaranya Satan Konsultasi dan stand lainya sesuai kebutuhan masyarakat.papar Walikota.

Terkait  Kelangkaan Blangko E-KTP Walikota menyebutkan bukan wewenang pemerintah daerah tetapi menjadi kewenangan Pemerintah pusat. " saya selaku ketua Asosiasi  kepala daerah 5 Provinsi saat rapat Apeksi Nasional konsultasi dengan Mendagri sudah membahasnya, dan ini kasus Nasional karena setiap daerah mempunyai jatah blangko E-KTP, tetapi  untuk saat ini laporan Ibu Kadis Blangko E-KTP aman sampai tahun ini, jadi pemko tidak hanya mengejar Kuantitas Pelayanan tetapi Kualitas juga kita laksanakan demi melayani Masyarakat Kota Pekanbaru" tutup Walikota. (Riswan L)