PEKANBARU – Dua anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Golkar yang dikenal vokal dan berani menyuarakan hak rakyat, kini digembosi akan di PAW. Tak pelak hal ini mendapat respon reaktif dari masyarakat kota Pekanbaru, khususnya para pemilih Partai Golkar.
Sejumlah warga Kota Pekanbaru merasa kecewa dengan sinyalemen yang berkembang terkait rencana PAW dua anggota DPRD Pekanbaru. Warga mengancam akan meninggalkan Golkar selamanya jika rencana PAW terhadap Ida Yulita Susanti dan Sofia Septiana tetap dilakukan.
“Kita akan pastikan suara Golkar di pemilu nanti bakal rontok jika dua kader terbaik Golkar di DPRD Pekanbaru di PAW,” kata kader Golkar di Pekanbaru, Ismail Salam, seperti dikutip dari potret24.com, Ahad (17/5/2020).
Dirinya menilai sikap keberpihakan dua kader Golkar kepada rakyat sedikitnya menghilangkan asumsi bahwa Golkar tak lagi partai pro rakyat.
“Sikap dua kader Golkar tersebut sudah tepat dan benar. Mereka berpihak kepeda kepentingan rakyat banyak dan mengurangi aroma kepentingan terselubung di balik pengesahan RPJMD,“ katanya lagi.
Tersebab itu, selaku kader Golkar, dirinya meminta Ketua Golkar Pekanbaru untuk memikirkan ulang rencana untuk melakukan PAW terhadap dua wakil rakyat tersebut.
“Semua terserah Golkar Pekanbaru. Mau tetap rontok di Pemilu legislatif mendatang atau tidak,” katanya lagi. Pihaknya menilai Golkar semestinya berpikir ulang terkait kebijakan pengesahan RPJMD. “Masih untung ada dua kader Golkar yang menolak pengesahan RPJMD. Jadi istilahnya muka Golkar Pekanbaru masih bisa diselamatkan,” tambahnya.
Sementara itu sikap tegas bakal diambil DPD II Golkar Pekanbaru terhadap dua kadernya yang kini duduk di DPRD Kota Pekanbaru. Keduanya dianggap melawan kebijakan partai berlambang pohon beringin ini saat rapat paripurna pengesahan Ranperda RPJMD di DPRD Kota Pekanbaru, Senin (11/5/2020) lalu.
Atas perilaku ini keduanya sudah ditunggu sanksi tegas partai dan ditegaskan bisa sampai ke PAW. Melawan yang dimaksud adalah, saat rapat paripurna pengesahan itu dua kader ini memilih berseberangan dengan fraksi di bawah mereka bernaung, dan memilih begabung dengan fraksi lain untuk sama-sama menolak pengesahan.
“Tentunya anggota Fraksi harus mendukung keputusan dari Fraksinya. Kalau tidak sejalan dan ada upaya melawan, ini salah. Makanya kita akan lihat dulu kesalahannya seperti apa, berdasarkan laporan fraksi nanti,” kata Ketua DPD II Golkar Pekanbaru Sahril SH MH saat dikonfirmasi kemarin.
Sahril mengaku bahwa dirinya baru menerima laporan lisan terkait persoalan anggota Fraksi Golkar yang tidak satu suara di DPRD Pekanbaru.
“Pasti, kita tunggu suratnya. Karena di dalam partai tentu kita mempunyai aturan yang jelas dalam menetapkan sanksi bagi yang tidak menjalankan intruksi Partai. Saya akan lihat dulu laporan dari fraksi seperti apa,” katanya.(rls)
