PEKANBARU - Menyikapi situasi penyebaran wabah virus corona cukup tinggi di Kota Pekanbaru, Rabu (30/9/2020), DPRD Kota Pekanbaru dan pihak Pemerintah Kota Pekanbaru terpaksa tetap menggelar rapat paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dab Belanja Daerah (APBD)  Perubahan tahun 2020 secara virtual.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Pekanbaru Hamdani dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Nofrizal dari kantor DPRD Kota Pekanbaru serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru M Jamil.

Anggota DPRD Pekanbaru yang mengikuti rapat paripurna ini sendiri ada yang datang langsung dan ada juga yang mengikutinya melalui sambungan online. Para tamu undangan juga hanya beberapa orang perwakilan, dan seluruh tamu tampak mengenakan masker sesuai protokol kesehatan.

Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru, Nofrizal mengatakan bahwa APBD Perubahan tahun anggaran 2020 menjadi Rp2,784 triliun atau meningkat sebesar Rp172,058 miliar atau naik 6,59% dan jika dibandingkan dengan APBD murni tahun anggaran 2020 yang sebesar Rp2,612 triliun.

"Penambahan itu ada untuk penanggulangan covid-19, namun ada beberapa sektor yang mengalami penurunan. Secara prinsip tidak jauh berbeda karena ada beberapa refocusing dan dana bergeser untuk penanganan Covid-19," kata Nofrizal, Rabu (30/09/2020).

Dari hasil pergeseran anggaran DPRD Kota Pekanbaru berharap Pemko Pekanbaru untuk segera mendirikan laboratorium biomolekuler untuk menguji hasil Swab, karena peningkatan masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 cukup tinggi dan di Pekanbaru setiap harinya bertambah sekitar seratusan orang.

Sementara itu Sekda Kota Pekanbaru, M Jamil mengatakan setelah pengesahan APBD Perubahan ini selanjutnya akan dikirimkan ke Gubernur Riau untuk dilakukan evaluasi, sehingga nantinya dapat disahkan menjadi APBD Perubahan.

"Dan setelah nanti selesai dievaluasi diharapkan akan dapat segera dilaksanakan oleh seluruh OPD masing-masing," sebutnya.

Jamil menambahkan, bahwa selain penanganan kesehatan, APBD-P tersebut juga untuk mempercepat prioritas kegiatan PUPR mengenai infrastruktur di Pekanbaru.


Oleh sebab itu kita akan lakukan penyesuaian-penyesuaian sistem OPD sesuai kegiatan prioritas yang dibuat dan kita sudah sepakat dengan DPRD pekanbaru melakukan percepatan-percepatan di berbagai bidang," pungkasnya.(ADV)