ZONA RIAU. COM - Jakarta - Rakornas yang ditaja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden H Jusuf Kalla tersebut, dilaksanakan di Ruang Birawa Assembly Hall Lantai 2 Bidakara Hotel Jakarta, Senen 22/2/2016 .

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembangunan di desa merupakan salah satu cara untuk menjaga pemerataan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Hal itu disampaikan Wapres saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 serta Persiapan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin.

"Pembangunan desa menjadi salah satu cara kita untuk menjaga pemerataan, sehingga kehidupan bangsa ini mempunyai keseimbangan," kata Wapres.

Menurut Wapres Kalla, saat ini 60 persen penduduk di desa telah melakukan urbanisasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota.

Hal itu menyebabkan penduduk desa yang masih tinggal di daerah hanya tinggal 40 persen, sehingga upaya pembangunan dan kemandirian di desa menjadi terhambat.

"Negara, Pemerintah memang harus memperhatikan pembangunan di perdesaan, mengingat bahwa penduduk desa masih sekitar 50 sampai 60 persen," tambahnya.

Keseimbangan pembangunan bangsa tersebut perlu dilakukan agar kesejahteraan masyarakat di desa dan kota tidak mengalami ketimpangan yang terlalu besar.

Urbanisasi besar-besaran yang terjadi selama ini menyebabkan kesenjangan di perkotaan menjadi besar, bahkan lebih besar dibandingkan di perdesaan.

"Kita lihat bahwa semua kesenjangan sudah membesar. Bila kita melihat rasio gini terakhir, justru rasio gini di perkotaan 47 persen, dibanding rata-rata 41 persen (di perdesaan). Justru di perdesaan cenderung lebih baik dari segi pemerataan, walaupun memang dari segi pendapatan perlu ditingkatkan," katanya.

Guna membangun infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalokasikan 90 persen anggaran desa untuk membiayai program strategis yang mengacu pada lima agenda utama penguatan desa.

Kelima agenda tersebut adalah penguatan kapabilitas masyarakat desa, penggerakan roda ekonomi desa melalui ekonomi rakyat, perluasan akses terhadap sumber daya alam, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa, serta optimalisasi penggunaan dana desa sesuai kebutuhan.


Kabupaten Bengkalis bakal terima Rp.600 sampai Rp.700

 
Kabupaten Bengkalis tahun 2016 ini bakal terima dana dari APBN tersebut meningkat sekitar dua kali lipat dibanding tahun 2015 yaitu seiktar sekitar Rp.600 sampai Rp.700 juta

Bupati Bengkalis Amril Mukminin  menegaskan agar pemanfaatan dana tersebut benar-benar direncanakan, diorganisir, dilaksanakan dan diawasi dengan sebaik-baiknya.

"Setiap rupiah dalam penggunaannya harus betul-betul tertib administrasi dan didasarkan pada azas manfaat. Harus kedua-duanya. Bukan hanya tertib administrasi tapi mengabaikan azas manfaat. Harus bermanfaat bagi percepatan peningkatan perekonomian masyarakat dan kemandirian desa," tegas Amril.***