PEKANBARU - Legislator Riau mendukung tertatanya aset dan dan keuangan daerah provinsi  Riau.Deawan emdorong kinerja Pansus ini iuntuk segera terealisasi. Penekanan kinerja Panitia Khusus (Pansus) tentang aset tidak menfokuskan tugas kepada pengumpulan data tentang aset-aset Pemprov Riau, namun lebih kepada verifikasi data.

Ketua Pansus tentang aset, Rusli Ahmad mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Pemprov Riau, dan data tersebut dinyatakan sudah dikumpulkan dan sudah ada dan tidanggal dipastikan apakah memang ada aset tersebut atau tidak, melalui proses verifikasi.

"Kalau data sudah ada. Sekarang tinggal dilakukan verifikasi, apakah data tersebut memang ada fisiknya atau tidak,"kata Rusli Ahmad

"Nanti kalau fisiknya memang ada, selanjutnya juga akan diperhitungkan, apakah masih layak digunakan atau tidak. Jika tidak memungkinkan untuk digunakan lagi, terutama yang ada di luar daerah yang sulit untuk perawatannya, maka akan dipertimbangkan untuk pengambilan sikap lain,"imbuhnya.

Aset-aset daerah, menurut Rusli Ahmad seyogyanya memberikan keuntungan bagi daerah, terutama hasil sewa aset oleh pihak lain, itu bisa menjadi pendapatan bagi daerah. Jangan malah sebaliknya, malah menguras uang daerah untuk perawatannya.

"Misalnya gelanggang remaja, itu bisa menghasilkan. Sekarang kita pikirkan, bagaimana aset lainnya juga bisa menghasilkan," ujarnya.

Ia juga mencontohkan penggunaan Hotel Aryaduta, dimana kalau dari pihak pemerintah, maka bisa menginap dengan gratis.

Seharusnya pengelolaan aset tersebut menurut dia dilakukan dengan professional.

Sedangkan untuk masa tugas Pansus ini diakui Rusli Ahmad akan memakan waktu yang panjang, dan berbeda dengan Pansus-Pansus lainnya, bahkan bisa menjadi Pansus dengan masa tugas terpanjang.

Karena tugasnya nantinya juga akan melakukan verfikasi secara rinci, setiap aset yang dimiliki oleh Pemprov Riau.

“Bahkan menurutnya tidak tertutup kemungkinan, Pansus ini baru akan selesai pada tahun 2019 mendatang, karena aset yang akan diverifikasi tersebut tidak hanya berada di dalam Provinsi Riau, tapi juga ada di luar Provinsi Riau yang jumlahnya juga cukup banyak.

"Ini beda sama Pansus lain, bisa-bisa nanti selesainya tahun 2019, karena tugas kita cukup banyak untuk melakukan verifikasi data tersebut,"ulasnya.

Anggota DPRD Riau ini menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah Riau sudah sangat urgent mengingat Aseta Riau sangat banyak namun belum dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan APBD.(ADV)***