Bangkinang : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) Tahun

2021. Rakornas Wasin tahun 2021 di buka oleh Presiden Joko Widodo di

istana Negara, mengikuti acara ini Bupati Kampar yang diwakili Asissten I

Ahmad Yuzar yang digelar di ruang rapat Kerja Bupati Bersama Kepala

Inspektorat Febrinaldi Tridarmawan, S..STP,M.Si serta Instansi terkait,

Kamis, 27/5/21.

Acara ini dilaksanakan secara daring dengan disiarkan langsung melaui

TVRI Nasional serta diikuti oleh 2230 peserta, yang terdiri dari

Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah, Pimpinan Daerah, seluruh APIP

K/L/D, Pemeriksa Eksternal, dan Aparat Penegak Hukum (APH). Rakornas

Wasin Tahun 2021 ini mengangkat tema efektivitas belanja pulihkan

ekonomi.

Dalam arahannya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa tahun 2021 merupakan

tahun percepatan pemulihan ekonomi Nasional, selain di tuntut untuk

pemulihan kesehatan ditengah Pandemi Covid-19, kita juga di diwajibkan

untuk menjamin tercapainya tujuan program pemerintah dalam belanja

anggaran.

” Di tahun 2021 Pemerintah telah menyiapkan anggaran hampir 700

Triliun untuk pemulihan ekonomi yang harus direalisasikan secara cepat,

tepat, Akuntebel, Efektif dan Episien dan tepat sasaran, karena yang di

tunggu masyarakat itu adalah hasil realisasi dari belanja tersebut, ”

terang Presiden

Jokowi juga meminta kepada seluruh Pemangku kepentingan agar percepatan blanja pemerintah daerah terus dikawal dan ditingkatkan

” Dengan bekerja sama sama kita optimis mampu mengatasinya Berdiam

diri tak boleh menjadi agenda, kita wajib berinovasi untuk melindungi

Masyarakat, Komitemen bersama perkuat kolaborasi, perkuat check and

balance dan saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki

program-program pemerintah yang efektif agar mendapatkan manfaat

sebesar-besarnya dan bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi.

Menanggapi yang di sampaikan Presiden Jokowi Asisten I Ahmad Yuzar mengatakan

dalam percepatan penanganan Covid-19, memasuki masa pemulihan ekonomi,

pemerintah merancang skema pemulihan ekonomi agar geliat usaha bangkit

kembali. Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan

Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah memberikan subsidi bunga untuk UMKM,

penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi,

penjaminan kredit modal kerja, PMN untuk BUMN, dan investasi pemerintah

untuk modal kerja. Realisasi program-program tersebut harus dilaksanakan

secara cepat dan tepat sasaran.

“Guna mendorong keberhasilan upaya percepatan penanganan Covid-19 dan

program pemulihan ekonomi nasional tersebut, diperlukan pengawasan yang

efektif. Hal itu dapat diwujudkan melalui penguatan kolaborasi dan

sinergi yang baik antar APIP, serta antara APIP dengan pemeriksa

eksternal (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH).” Tutup Ahmad Yuzar.

(Diskominfo Kampar)