PEKANBARU - Asisten II Setdaprov Riau, Evarefita memaparkan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam upaya pelaksanaan perhutanan sosial di Provinsi Riau.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan Tim Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Senin (23/8/2021).

Ia menyebutkan, Provinsi Riau memiliki kurang lebih 6 juta hektare terkait hutannya, dan 4 juta hektare lebih itu sudah berada di area perkebunan sawit. Dimana sawit tersebut banyak di area hutan.

Meski demikian, Evarefita mengatakan bahwa Pemprov Riau saat ini sedang melakukan inventarisasi dan juga melakukan penertipan terkait dengan areal perkebunan yang berada di dalam hutan.

"Jadi memang target daripada perhutanan sosial di Provinsi Riau itu lebih kurang 1,2 juta hektare namun belum juga dapat dicapai sepenuhnya, pada saat ini masih mencakup 124 ribu hektare," katanya.

Lebih lanjut Evarefita menerangkan, Pemprov Riau terus berkomitmen untuk menambah kurang lebih 900 hektare hingga tahun 2024 mendatang. Yang mana berdasarkan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Riau, perhutanan sosial ini sedang dilakukan inventarisasi untuk dilakukan pengajuan izinnya.

"Kami berharap karena memang Pak Gubernur kami juga memiliki misi yang terkait dengan ketahanan pangan maka kami berharap perhutanan sosial ini di tahun 2024 itu sudah menjadi 900 ribu hektare," ucapnya.

Melalui perhutanan sosial ini beberapa kelompok tani juga ada telah berhasil dalam mengembangkan budidayanya seperti budidaya untuk kayu pertukangan, budidaya geronggong dan rotan, madu kelulut dan juga berbagai produk bernilai ekonomi lainnya .

"Madu kami itu ada namanya madu wilbi, mungkin daerah Kampar ke sana itu juga merupakan madu yang dihasilkan oleh perubahan sosial yang dikerjasamakan dengan UMKM dan itu alhamdulillah juga sudah sampai kepada tingkat nasional mendapatkan penghargaan," ujarnya.

Ia menyebutkan Pemprov Riau juga turut bertanggung jawab terhadap UMKM untuk bidang pemasarannya, dalam hal pemulihan ekonomi sudah melakukan berbagai intervensi terkait dengan pemberdayaan UMKM.

Untuk saat ini, pengembangan perhutanan sosial di Riau masih banyak mendapat tantangan terkait persoalan operasional izin. Namun realisasinya masih dibilang rendah, karena juga minimnya dukungan kelompok-kelompok masyarakat terhadap perhutanan sosial ini.

"Maka pasca terbitnya izin baik, dalam penyusunan rencana perhutanan, perencanaan bisnis dan pembiayaan serta pemasaran produk ini harus merupakan satu kesatuan yang harus kita tempuh bersama," ungkap Evarefita.

Oleh karena itu, pihaknya sudah menyusun road map percepatan perhutanan sosial Provinsi Riau, dengan skema pembiayaan pabrik melalui Adopsi Pohon Riau dan menjadikan areal perhutanan sosial menjadi titik sentral dukungan kegiatan lintas sektor atau organisasi perangkat daerah (OPD).