Home
 
 
 
 
Ada Perjanjian Apa Antara China dan Amerika Soal Taiwan?

Sabtu, 09/10/2021 - 09:03:00 WIB

Apakah Amerika Serikat dan China memiliki perjanjian terkait status politik Taiwan?

Pertanyaan tersebut muncul pada Selasa ketika Presiden AS Joe Biden menyampaikan kepada wartawan, dia dan timpalannya Presiden China Xi Jinping, telah sepakat untuk “terikat oleh perjanjian Taiwan”, membuat banyak pihak di seluruh dunia menggaruk kepala.

Biden melontarkan hal tersebut di Gedung Putih menanggapi pertanyaan seorang wartawan terkait meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan, di mana Beijing mengirim lebih dari 149 pesawat militer ke Taiwan selama empat hari berturut-turut di tengah perayaan pendirian Republik Rakyat China.

Pada Senin saja, China mengerahkan 56 pesawat tempur ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara Taiwan (ADIZ), memaksa angkatan udara Taiwan mengerahkan pesawatnya sebagai tanggapan.

“Saya sudah berbicara dengan Xi soal Taiwan,” kata Biden ketika ditanya soal tindakan provokatif China.

“Kami sepakat kami – kami akan terikat oleh perjanjian Taiwan. Di sanalah kami. Dan kami memperjelas bahwa menurut saya tidak tidak akan melakukan hal selain terikat oleh perjanjian tersebut,” lanjutnya, dilansir Al Jazeera, Jumat (8/10).

Biden nampaknya mengacu pada pembicaraan 90 menitnya dengan Xi pada 9 September. Dan walaupun pernyataannya nampaknya bertujuan untuk menenangkan ketakutan, tapi memicu kebingungan.

Karena tidak ada perjanjian resmi antara Beijing dan Washington soal Taiwan.

Dikenal secara formal sebagai Republik China (ROC), Taiwan adalah pulau yang memiliki pemerintahan sendiri yang terletak sekitar 161 kilometer di lepas pantai China daratan. Ini adalah negara demokrasi dengan pemerintah dan militer yang terpisah. Namun terlepas dari kemerdekaan de facto, sebagian besar negara di dunia tidak menganggap Taiwan sebagai negara terpisah karena klaim China atas wilayah tersebut.

Taiwan dijajah oleh Jepang selama Perang Dunia. Pada 1949, kaum nasionalis China melarikan diri ke Taiwan setelah kalah perang saudara berdarah melawan komunis yang mendirikan Republik Rakyat China (RRC) dengan pemerintahnya di Beijing.

Di Taipei, pemerintah ROC nasionalis terus mengklaim mewakili seluruh China dan bahkan menduduki kursi di Dewan Keamanan PBB. Tetapi sejak tahun 1971 dan seterusnya, sebagian besar negara – termasuk AS – mulai menarik pengakuan diplomatik ROC di Taipei demi RRC di Beijing.

Perselisihan historis ini merupakan inti dari prinsip “Satu China” yang banyak digembar-gemborkan Beijing.

Sementara Beijing telah berulang kali mengancam akan menggunakan kekuatan jika Taiwan secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan, keributan meningkat di bawah pemerintahan Xi, yang melihat penyatuan kembali Taiwan dengan China daratan sebagai masalah warisan.

Ketakutan akan konflik besar kini muncul.

Pejabat pertahanan Taiwan mengatakan Beijing dapat memiliki kemampuan untuk melakukan invasi skala penuh ke Taiwan pada tahun 2025.

Lev Nachman, seorang peneliti posdoktoral di Harvard's Fairbanks Center di AS, mengatakan pemerintahan Biden tampaknya menganggap serius ketegangan di Selat Taiwan. Tetapi menurutnya, soal mengacu ke perjanjian Taiwan, kemungkinan presiden AS hanya salah bicara.

"Kebingungannya adalah tidak ada yang namanya 'perjanjian Taiwan' apalagi kesepakatan apa pun yang terkait dengan Taiwan," kata Nachman.

Tetapi, lanjutnya, “perasaan kecewa melihat bahasa tidak tepat pada saat yang seharusnya.”

'Ambiguitas strategis'

Ini menandai kedua kalinya Biden menyebabkan kebingungan terkait kebijakan AS terhadap Taiwan.

Pada Maret, ketika ditanya soal komitmen AS kepada sekutunya di Asia Pasifik setelah keputusan penarikan pasukan dari Afghanistan, Biden tampaknya menyarankan AS akan membela Taiwan jika terancam diserang China.

“Kami telah membuat, menjaga setiap komitmen. Kami membuat komitmen suci pada pasal 5 bahwa jika pada kenyataannya siapapun yang menginvasi atau bertindak melanggar sekutu NATO kami, kami akan merespons. Sama dengan Jepang, sama dengan Korea Selatan, sama dengan Taiwan,” jelas Biden.

Gedung Putih kemudian harus mengklarifikasi bahwa AS tidak punya perjanjian pertahanan formal dengan Taiwan, walaupun memiliki perjanjian tersebut dengan Korea Selatan dan Jepang.

Apa yang dimiliki AS adalah sebuah kebijakan “ambiguitas strategis” dan UU Hubungan Taiwan pada 1979. Disahkan setelah Washington menarik pengakuan diplomatiknya terhadap Taiwan demi RRC, UU itu bagaimanapun mengamanatkan AS untuk “melestarikan dan mempromosikan hubungan komersial, budaya, dan hubungan lain yang luas, dekat dan bersahabat antara rakyat Amerika Serikat dan rakyat Taiwan”.

Dinyatakan bahwa keputusan AS untuk menjalin hubungan diplomatik dengan RRC “bergantung pada harapan bahwa masa depan Taiwan akan ditentukan dengan cara damai” dan AS akan mempertimbangkan segala upaya untuk menentukan masa depan Taiwan dengan “selain cara damai termasuk dengan boikot atau embargo” sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan kawasan Pasifik Barat.

Undang-undang mewajibkan AS untuk membuat memberikan layanan bidang pertahanan untuk Taiwan supaya bisa mempertahankan kapasitas pertahanan dirinya.

Dalam hubungan diplomatik kompleks yang melibatkan China, Taiwan, dan AS, tindakan atau bahkan pilihan kata terkecil pun dapat memberi makna yang signifikan.

Contohnya 'Satu China', yang artinya berbeda bagi Beijing dan Washington.

Untuk yang pertama hanya ada 'Satu China' dan itu diperintah oleh Beijing - itu menjadi dalih untuk klaimnya bahwa Taiwan hanyalah sebuah provinsi di daratan dan bukan negara merdeka.

Namun, bagi AS, 'Satu China' lebih ambigu.

“Kebijakan ‘Satu China’ kami bukan prinsip ‘Satu China’ Beijing, terlepas dari desakan Beijing bahwa memang demikian,” kata Jessica Drun, pakar hubungan lintas selat dan non-penduduk di think-tank Project 49 Institute.

“Posisi resmi AS adalah bahwa status Taiwan belum ditentukan.”
Bela Taiwan?

Setelah UU Hubungan Taiwan disahkan, AS melarang kontak tingkat tinggi antara dua pemerintahan dan membatasi dukungannya ke Taiwan untuk penjualan senjata berkala.

Tetapi karena ketegangan dengan China meningkat dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan mantan Presiden Donald Trump meningkatkan dukungan untuk Taiwan, menyetujui sekitar USD 5,1 miliar dalam penjualan senjata pada tahun 2020 dan mengizinkan kunjungan resmi tingkat tinggi ke Taipei.

Pemerintahan Biden melanjutkan dan meningkatkan kebijakan era Trump.

Pada Kamis, The Wall Street Journal melaporkan sekitar 20 anggota layanan AS melatih pasukan darat dan maritim Taiwan selama sekitar setahun.

Pentagon tidak membenarkan atau membantah laporan tersebut.

“Dukungan dan hubungan pertahanan kami dengan Taiwan tetap selaras melawan ancaman saat ini yang ditimbulkan oleh Republik Rakyat China,” kata Juru Bicara Pentagon, John Supple dalam sebuah pernyataan.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS,  Ned Price, mengatakan kepada wartawan bahwa komitmen AS untuk Taiwan “kokoh”.

Pengamat berasumsi, AS akan secara otomatis membela Taiwan jika pulau itu diserang China, walaupun itu tidak secara resmi dijabarkan dalam perjanjian apa pun.

Asisten profesor Ilmu Politik di Universitas Nevada, Las Vegas, Austin Wang mengatakan orang-orang di Taiwan tampak terpecah atas pernyataan Biden tentang “perjanjian Taiwan” tergantung pada kecenderungan politik mereka terhadap Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa, yang mendukung visi Taiwan yang berbeda dari China, atau Kuomintang (KMT) yang lebih bersahabat dengan China.

KMT dikenal membina hubungan ekonomi yang lebih dekat dengan China dan didukung oleh kepentingan bisnis besar di Taiwan. Faksi KMT yang lebih konservatif terus menyerukan penyatuan meskipun pandangan itu sekarang bertentangan dengan masyarakat Taiwan arus utama.

Wang mengatakan pendukung pro-DPP tampak tidak terganggu oleh Biden, sementara mereka yang condong ke tengah atau kanan ke arah KMT lebih skeptis terhadap niat presiden AS terhadap Taiwan.

"Menurut mereka 'perjanjian Taiwan' Biden adalah bukti lain bahwa Taiwan hanyalah bidak catur di papan catur, menunjukkan bahwa Taiwan tidak memiliki suara di masa depannya sendiri karena perjanjian itu hanya dibuat antara Xi dan Biden," jelasnya.

“Selain itu, Biden menyebutkan bahwa pembicaraannya dengan Xi terjadi bulan lalu, tetapi semua orang Taiwan menyaksikan peningkatan tajam serangan minggu ini. Jadi, tampaknya pembicaraan itu tidak berdampak negatif terhadap stabilitas Selat Taiwan.”

sumber:merdeka.com
Home