Bekas Walikota Tanjungbalai M Syahrial menyebut bahwa kasusnya terkait suap jual beli jabatan di Tanjungbalai ditangani oleh tim KPK dengan sebutan 'Taliban'.

Hal tersebut disampaikan Syahrial saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang terdakwa eks Penyidik KPK dari unsur Polri Stepanus Robin Pattuju di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (11/10/2021).     

Awalnya, Jaksa KPK Heradian Salipi bertanya kepada Syahrial apakah mengetahui siapa saja yang menangani kasus suap jual beli Jabatan di Tanjungbalai yang ditangani KPK.

"Enggak tahu saya nama-nama," ucap Syahrial di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (11/10/2021).  

Tak puas dengan jawaban itu, Jaksa KPK kembali mencecar Syahrial apakah mengetahui soal sebutan atau istilah bagi tim yang menangani kasus Tanjungbalai.

Mendengar pertanyaaan Jaksa KPK, Syahrial menyebut ada istilah sebutan Taliban.  

"Di kasus saya saat itu disebutkan taliban pak, Taliban Ini," ucap Syahrial.     

Sebutan, kata Syahrial diungkap oleh terdakwa Robin saat masih menjadi penyidik KPK.  

"Dibilangnya Taliban lah, sulit ini masuknya," kata Syahrial.   

Jaksa KPK pun kembali menegaskan kepada saksi Syahrial. Apakah faham apa yang dimaksud Taliban dan mengetahui siapa-siapa saja orang -orang dalam tim yang mengusut kasusnya.

Jawaban Syahrial pun tetap sama. Ia, tak mengetahui orang-orang di KPK yang mengusut kasusnya itu.

"Saya namanya enggak tahu pak nama siapa Taliban," kata dia.  

Dalam sidang sebelumnya, AKP Stepanus didakwa telah menerima suap mencapai Rp 11.025.077.000,00 dan 36 ribu USD. Stepanus dalam mengurus perkara sejumlah pihak dibantu oleh Advokat Maskur Husein yang kini juga sudah menjadi terdakwa.

Sejumlah uang suap yang diterima Stepanus diantaranya yakni dari, Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M. Syahrial mencapai Rp1.65 miliar.     

Kemudian, dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado sejumlah Rp3.009.887.000,00 dan USD 36 Ribu.

Selanjutnya, dari terpidana eks Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna sebesar Rp507.390.000,00. Kemudian dari Usman Efendi sebesar Rp 525 juta serta terpidana korupsi eks Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari sebesar Rp 5.197.800.000,00.

"Telah melakukan atau turut serta beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis menerima hadiah dan janji berupa uang berjumlah keseluruhan Rp11.025.077.000,00 (sebelas miliar dua puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 36 ribu USD atau setidak-tidaknya sejumlah itu," kata Jaksa Lie Putra Setiawan dalam pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (13/9/2021).

Stepanus didakwa melanggar pasal 5 angka 4 dan 6 Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Pasal 37 Juncto Pasal 36 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tipikor.   

sumber:suara.com