Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dan strategi untuk melakukan percepatan kebangkitan perekonomian dan penanganan pandemi Covid-19. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiarej mengatakan bahwa kolaborasi pemikiran dan komunikasi terbuka menjadi salah satu kunci dan strategi untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
“Kolaborasi pemikiran dan komunikasi terbuka dapat mendorong dan menumbuh kembangkan budaya pembuatan kebijakan yang berbasis bukti (evidence based policy) sebagai upaya meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah untuk mengakselerasi derajat kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi,” ungkap pria yang akrab dipanggil Eddy ini.
Dalam rangka mengakselerasi Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional, perlu adanya landasan hukum kuat berupa peraturan perundang-undangan yang berkualitas sehingga tidak terjadi tumpeng tindih dan tetap berpedoman pada hak asasi manusia.
“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memiliki peran yang sangat strategis terkait pembuatan kebijakan dan pemberian layanan bagi masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini,” lanjut pria asal Ambon ini saat memberikan closing speech Seminar Nasional Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Selasa (12/10).
Seminar ini sendiri diselenggarakan dalam rangka Peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021. Hadir langsung dalam seminar ini Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly didampingi Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto serta jajaran Pimti Madya lainnya. Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin hadir secara virtual sebagai pembicara kunci.
Eddy melanjutkan bahwa untuk merumuskan berbagai kebijakan sebagai strategi untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, perlu dilakukan berbagai kolaborasi dan keterbukaan pemikiran yang mengedepankan aspek kebaikan bersama.
“Hal ini sesuai arahan Wapres, Bapak K.H Ma’Ruf Amin saat memberikan keynote speech pembukan Seminar Nasional pagi ini, yang mengatakan bahwa pemerintah perlu berpikir dengan prinsip rukhsah yaitu memberikan keringanan, kelonggaran, dan kemudahan dengan memperhatikan aspek kebaikan bersama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” ujar Guru Besar Hukum UGM ini.
Kemenkumham juga terus melakukan berbagai inovasi layanan publik sebagai bukti komitmen dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan langkah nyata untuk membangkitkan perekonomian nasional.
Pada kesempatan tersebut, Wamenkumham juga meminta kepada seluruh pegawai Kemenkumham untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi dalam penyelenggaraan layanan bagi masyarakat.
“Mari kita bersama-sama beriringan, bergandengan tangan, dan berkolaborasi menjadi ASN yang semakin PASTI meski hidup dalam situasi yang dinamis,” ajak Eddy.
“Saya juga berharap semua pihak dapat memperbaiki pelayanan dan memaksimalkan peran secara bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” ucap Eddy yang secara resmi menutup Seminar Nasional ini. (kemenkumham)
