Penurunan angka kasus Covid-19 di kawasan ASEAN harus bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk bangkit bersama. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengajak para pemimpin ASEAN untuk melakukan sejumlah langkah percepatan dan penguatan di bidang kesehatan.
Presiden menekankan pentingnya percepatan vaksinasi di kawasan. Menurutnya, saat ini, tingkat vaksinasi penuh di kawasan ASEAN masih 10 persen di bawah rata-rata dunia.
“ASEAN harus terus melakukan pembelian vaksin untuk anggotanya, terus memerangi diskriminasi dan politisasi vaksin, dan menyuarakan pentingnya kesetaraan akses vaksin bagi semua,” tegas Presiden saat menyampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-38 yang digelar secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/10/2021).
Presiden menekankan pentingnya penguatan arsitektur kesehatan kawasan dalam mengatasi pandemi ke depan mutlak segera dilakukan. Harmonisasi kebijakan darurat kesehatan publik antarnegara ASEAN, terkait dengan deteksi, mitigasi, dan cross border policy, harus segera dilakukan.
COVID-19 ASEAN Response Fund harus ditransformasikan menjadi pendanaan kesehatan kawasan yang kuat. ASEAN Emergency Health Fund, untuk mendanai akses terhadap alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan, dan vaksin di masa darurat. ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies perlu terus diperkuat.
“Di saat yang sama, kawasan ASEAN didorong menjadi hub pusat produksi alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan dan vaksin kawasan. Ini untuk menjamin pasokan kebutuhan negara ASEAN saat terjadi darurat kesehatan publik,” ungkapnya.
Keberhasilan dalam bidang kesehatan, lanjut Presiden, akan membuka pintu kesuksesan di bidang perekonomian. ADB Outlook 2021 memperkirakan pertumbuhan ekonomi ASEAN di tahun 2022 sebesar 5 persen.
“Kita harus membuktikan bahwa kita bisa mencapai lebih dari itu, dengan cara disiplin bekerjasama dan melakukan langkah bersama,” ujarnya.
Ada banyak agenda bersama yang perlu dilakukan bersama. Presiden menekankan pentingnya reaktivasi perjalanan, termasuk pariwisata, yang aman dari Covid-19, dan dipercaya oleh masyarakat global.
“Penerapan koridor perjalanan berdasar ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework (ATCAF) perlu segera diimplementasikan dengan tertib,” ungkapnya.
Selain itu, adaptasi menuju ekonomi digital harus dipercepat di semua negara untuk menyiasati keterbatasan pergerakan manusia. Sebagai kawasan dengan pertumbuhan internet tercepat di dunia, potensi ekonomi digital ASEAN sangat besar.
“Selama pandemi, ekonomi digital tumbuh mencapai 100 miliar dolar AS di tahun 2020. Hal ini menjadi batu lompatan kemajuan ekonomi di kawasan kita dan menjadi kontribusi ASEAN untuk pemulihan ekonomi global,” tandasnya.
Lokomotif Stabilitas Kawasan
ndonesia ingin ASEAN benar-benar dapat menjadi lokomotif stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika menghadiri KTT ASEAN ke-39 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 26 Oktober 2021.
Dalam pandangan Presiden, tahun ini bukan tahun yang mudah bagi ASEAN. “Kita hidup dalam situasi yang sangat dinamis, dimana rivalitas antara kekuatan besar menjadi makin mengemuka,” ujar Presiden.
Presiden meminta agar ASEAN tidak hanyut dengan jargon-jargon yang membuat terlena. “Kita harus bekerja keras untuk memperkuat kesatuan dan sentralitas ASEAN. Kita harus segera memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN,” kata Presiden.
Oleh karena itu, Gugus Tugas Tingkat Tinggi yang akan mulai bekerja tahun depan dalam mengembangkan Visi ASEAN pasca-2025 juga perlu membahas rekomendasi penguatan ASEAN. Indonesia berharap, ucap Presiden, pada akhir tahun depan dapat menerima rekomendasi tersebut serta mengambil keputusan untuk penerapannya tahun 2023.
“Dengan demikian, ASEAN akan siap dan segera lepas landas untuk mewujudnyatakan Visi Baru pasca-2025. Indonesia telah menyampaikan concept paper bagi pembahasan mengenai penguatan ASEAN. Saya sangat menghargai dukungan para pemimpian ASEAN terhadap inisiatif Indonesia ini,” kata Presiden.
Hal lain yang disampaikan Presiden dalam KTT ini adalah bahwa ASEAN sangat berharap demokrasi melalui proses yang inklusif dapat segera dipulihkan di Myanmar karena rakyat Myanmar memiliki hak untuk hidup dalam damai dan sejahtera.
Presiden mengingatkan kembali saat ada pertemuan Leaders’ Meeting di Jakarta pada 24 April lalu, dirinya melihat optimisme bahwa sebagai satu keluarga, ASEAN akan dapat membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya. Ini adalah komitmen keluarga untuk membantu anggota keluarganya.
“Sayangnya, uluran tangan keluarga ini tidak disambut baik oleh militer Myanmar. Akses yang diminta oleh Utusan Khusus ASEAN sampai saat-saat akhir KTT masih belum diberikan oleh militer Myanmar,” ucap Presiden.
Keputusan ASEAN untuk mengundang Myanmar pada tingkat nonpolitik dan memberikan kesempatan bagi Myanmar guna menyelesaikan isu dalam negerinya terlebih dahulu, merupakan keputusan yang berat tapi memang harus dilakukan.
“Di satu pihak kita tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip non-interference, namun di pihak lain, kita juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain dalam Piagam ASEAN, seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah yang konstitusional,” kata Presiden.
Keputusan ini juga memberikan ruang bagi ASEAN untuk tetap menjalankan kemajuan-kemajuan, sebagaimana janji kita kepada rakyat ASEAN. Namun uluran tangan tetap harus ditawarkan kepada Myanmar, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar
Isu terakhir yang disampaikan Presiden adalah implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik (AOIP). “AOIP memiliki prinsip-prinsip yang sangat jelas. Sudah saatnya kita semua memberikan perhatian bagi kerja sama konkrit pelaksanaan AOIP,” kata Presiden.
Dalam kaitan inilah, tahun 2023 Indonesia akan mengadakan forum kerja sama infrastruktur Indo-Pasifik. Forum ini akan diselenggarakan saat Indonesia memegang amanah sebagai Ketua ASEAN.
“Saya mengharapkan kita terus memperkuat kerja sama dalam kerangka AOIP,” ucap Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.
