PEKANBARU - Sebagaimana pemberitaaan media sebelumnya, terkait Statement Badriah Rika Sari Kepala Bagian Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, yang tayang dibeberapa media online. Badria Rika Sari menyebut bahwa langkah merupakan wujud perlakuan adil kepada seluruh perusahaan media, yakni yang belum mendapatkan orderan diberikan surat orderan salah satunya untuk kegiatan rapat paripurna DPRD kota Pekanbaru untuk hari jadi kota Pekanbaru ke-239.
Dan bahkan telah diberikan order 2 kegiatan, dan jika diminta untuk adil ya inilah yang kita lakukan sekarang, media yang belum dapat kita akan berikan surat order," kata Badria Rika Sari. Selasa, 11/07/23.
Menurut BRS, dana jasa publikasi bukan hanya digunakan untuk beberapa media cetak ataupun online saja melainkan media Elektronik, dan Iklan Pimpinan.
"Ada juga digunakan untuk Talkshow/Dialog Interaktif, terus ada cetak dan pengadaan, beserta Gaji THL," Ucapnya.
Bahkan hal tersebut juga dibenarkan, Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru Hambali Nanda Manurung. Pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku jika ada bukti penyelewengan silahkan saja laporkan kepada pihak berwenang, ucap BRS menirukan perkataan Sekwan.
Terkait statement Badriah Rika Sari Kepala Bagian Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru tersebut diatas. Rony B Ketua harian DPW Media Online Indonesia (MOI) Riau, membatah keras pernyataan BRS. Bahwa perlakuan adil kepada seluruh perusahaan media, yang belum mendapatkan orderan diberikan surat orderan. Pertanyaannya, berapa Media yang telah ia berikan orderan dan media apa saja yang BRS maksud?
Kita dari salah satu organisasi media online yang puluhan media bergabung didalamnya dan yang sudah beberapa tahun ada di kota pekanbaru ini, tidak terima pernyataan BRS tersebut dan menyesatkan. Karena selama beberapa tahun ini kita sebagai pemilik media belum dapat orderan sebagaimana yang disampaikan BRS. Ironisnya lagi, menurut BRS. Dana publikasi tersebut di pergunakan untuk biaya Talkshow/Dialog Interaktif dan Gaji THL, THL yang mana..?
Kita dari Organisasi MOI dan puluhan media lainnya yang belum dapat orderan akan mempertayakan pernyataan BRS tersebut, "Tudingan seperti ini sangat tidak kita terima". Jangan dijadikan sebagai alasan pihak Sekwan DPRD kota pekanbaru untuk mengajukan anggaran publikasi puluhan miliar tiap tahunnya dengan alasan karena banyaknya media yang mejalin kerjasama. Dan hal ini akan segera kita menyuratin Pj Wako bersama puluhan media. Ucap Rony.
Terkait hal tersebut diatas. Media yang mengkonfirmasi kepada Badriah Rika Sari, Kepala Bagian Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, melalui WhatsApp pribadinya dengan nomor +62 812-7610-3xxx, walau terlihat terceklis biru dua pertanda sudah dilihat dan dibaca, hingga tayang berita dibeberapa media belum ada tanggapan dari pemilik nomor yang bersangkutan yakni BRS. Rabu, 12/7/23.
Terkait persoalan diatas. Yosman Matondang. Angkat bicara mengatakan, bahwa tak betul itu pernyataan Badriah Rika Sari. Banyak teman-teman media yang saya tau dari tahun ke tahun tak dapat orderan pesan dari sekwan itu, boleh kita katakan. Hanya yang dekat dan yang mau berbagi yang dapat kue kerjasama di sekwan itu, di cek anggaran dana yg keluar siapa aja media yang dapat pesanan kersamandisana. Dari situ bisa kelihatan dan klu semua media dapat, perlu diperiksa. Jangan-jangan ada pemalsuan penerima fiktif. Sanggah M pernyataan BRS.
Tambah YM, terkait penyalahgunaan anggaran untuk gaji THL. Bisa diadukan ke bpkp!. Karena untuk anggaran publikasi diperuntukan ke kepentingan publikasi!!!, Sedangkan anggaran tenaga harian lepas (THL), ada dana sendiri. Kalau suka-suka kegiatan anggaran A dialihkan ke kegiatan B, bisa hancur negara ini!!!, Sebut YM yang juga salah satu Senior bergelimut sudah lama di profesi jurnalis. Kamis, 13/7/23. (Red/Tim) ***
