ZONA RIAU. COM - BAGANSIAPIAPI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil), Riau meminta pemerintah agar lebih fokus terhadap aspirasi masyarakat yang berasal dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kemudian dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

"Jika tidak muncul dalam RKPD tapi dalam RAPBD ada, itu sudah menyalahi aturan. Jangan salahkan usulan tersebut kami coret," kata Ketua Komisi B DPRD Rohil, Hendra, ST Jumat, (12/2/2016).

Hendra menyebutkan berdasarkan hasil hearing dengan Dinas Perindustrian dan Perdangagan kemarin, dirinya sudah memberikan saran agar usulan yang bukan dari hasil Musrenbang harus ditinjau ulang. Komisi B menemukan ada usulan program senilai Rp2 miliar yang tidak ada dalam RKP tapi masuk dalam perencanaan aksi.

Sebagai mitra kerja, dia meminta agar dinas yang selama ini menjadi mitra kerja lebih fokus mengambil langkah yang akurat dan selektif dalam membuat rancangan anggaran demi kepentingan masyarakat banyak.(Efi)