ZONA RIAU. COM - Gunungsitoli - Rupanya semangat anti korupsi belum juga membudaya di Pemko Gunungsitoli  Sumatera Utara. Oknum pejabat diberbagai dinas masih juga berupaya mengeruk keuntungan pribadi dan kelompoknya dalam setiap anggaran kegiatan SKPD.

Hal ini dapat dilihat dari total anggaran kegiatan pembuatan Website Pemko Gunungsitoli yang mencapai Rp.350 juta.

Oleh karena itu masyarakat meminta Wali Kota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua  membatalkan pengadaan portal web Pemko Gunungsitoli yang disinyalir sarat penyimpangan. Dimana, biaya pengadaan yang diajukan Dinas Perhubungan dan Informatika mencapai Rp 350.000.000.

"Untuk membuktikan janji politik mewujudkan pemerintahan yang bersih, Wali Kota harus memanggil pejabat penanggungjawab pengadaan portal web ini. Setahu saya harga pembuatan sebuah portal web tidak lebih dari Rp 100 juta,"ujar Yusman Zendrato, penggiat anti korupsi, di Medan, Selasa (10/5/2016).

Menurut Yusman, masyarakat umum pun dapat menilai harga pembuatan portal web yang mencapai Rp 350 juta tidak masuk akal. Dengan teknologi informasi saat ini, siapa pun dapat mencari informasi tentang biaya yang diperlukan untuk membuat portal web.

"Coba di google harga pembuatan portal web. Harga Rp 350 juta itu jelas-jelas terlalu mahal,"ujarnya.

Selain disinyalir terjadi mark up dalam penganggarannya, pengadaan portal web Pemko Gunungsitoli juga rawan menjadi temuan BPK nantinya. Informasi yang diterima Suara Nias, panitia pengadaan berencana memecah biaya Rp 350 juta menjadi beberapa bagian, sehingga pada akhirnya pengadaan portal web ini dilakukan secara penunjukan langsung (PL).

"Kemungkinan akan menjadi temuan jika dipecah, karena biaya Rp 350 juta itu dalam satu nomenklatur, tidak bisa dipisah. Bila ini terjadi, siap-siap Pak Wali Kota akan mendapat kritik atas kinerja bawahannya,"kata Yusman.( suaranias/zrc)*