ZONA RIAU. COM - Kemuning - Pemerintah Provinsi Riau sepertinya tidak main-main dalam hal melaksanakan program-program pembangunan, hal ini dapat kita lihat dimana pemerintah provinsi riau dan pemerintah kabupaten indragiri hilir dalam program DMIJ nya mengkuncurkan bantuan dana kepada desa setiap tahunnya baik yang diserap dari APBN maupun APBD.

Bukan main, setiap desa di kabupaten indragiri hilir menerima kuncuran dana bernilai ratusan juta rupiah bahkan ada yang mencapai 1 Miliyar lebih dengan salah satu tujuannya adalah menyediakan sarana sosial dasar yang di prioritaskan masyarakat.

Namu yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah program tersebut berjalan dengan baik dan apakah pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat?

Seperti diketahui pelaksanaan pembangunan baik yang bersumber dari dana provinsi maupun dana program DMIJ dibeberapa desa terindikasi tidak transparan atau terkesan ditutup-tutupi oleh pihak-pihak tertentu, dan bentuk laporan pertanggungjawaban yang tidak melibatkan masyarakat tentu menjadi polemik pada daerah atau desa itu sendiri.

Demikian hal nya yang dialami warga desa tukjimun dusun keruing RT 04 dimana pemerintah desa mewacanakan melakukan pembangunan sumur Bor yang bersumber dari dana APBD Provinsi riau dengan tujuan masyarakat setempat bisa memperoleh Air bersih, namun kenyataannya hingga saat ini pembangunan sumur bor tersebut terkendala dan tidak dikerjakan lagi padahal program pembangunan sumur bor tersebut merupakan anggaran tahun 2015 namun anehnya baru dikerjakan sekitar awal bulan tahun 2016.

Informasi yang didapat zonariau.com dari salah seorang warga mengatakan bahwa pembangunan sumur bor tersebut sudah dua bulan tidak dikerjakan lagi dan menurutnya sesuai RAB sumur bor di dusun keruing tersebut ditargetkan dengan 120 dimensi tapi pengerjaannya hanya dilakukan dengan 45 dimensi dan sampai saat ini sumur bor itu tidak mengeluarkan air, tutur sumber tersebut.

Dari informasi itu zonariau.com mencoba menelusuri kebenarannya dan benar saja sumur bor yang berada disamping mesjid itu tidak berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat setempat.

Sebelumnya beberapa waktu yang lalu warga RT 04 keruwing tersebut telah mempertanyakan dengan pihak aparat desa kenapa dan apa kendala sumur bor di tempat mereka tak kunjung bisa dipergunakan.
Namun aparat desa setempat berdalih bahwa ada kekurangan alat yang harus dilengkapi untuk memperdalam lagi pipa penyedot air yang ada didalam tanah, mulai dari itu masyarakat keruing hanya pasrah dan menanti janji aparat desa tersebut.

Saat dikonfirmasi, kaur pemerintahan desa tukjimun samsudin membenarkan adanya masyarakat mempertanyakan hal itu.

Iya benar ada 3 paket sumur bor anggaran 2015, yang duanya sudah selesai dengan baik dan tinggal satu lagi yang belum selesai yaitu di dusun keruing RT 04, dan kemarin mereka telah mempertanyakan ke desa namun yang jauh lebih memahaminya adalah pak sekdes selain dari itu saya tidak tahu menahu, ujarnya.

Seketika ditanya berapa anggaran dialokasikan untuk membangun sumur bor tersebut, samsudin mengaku tidak tahu. "Tanya pak sekdes saja masalah anggaran saya tidak tahu, kami ini hanya pekerja yang disuruh, tuturnya.

Mendapatkan informasi itu zonariau.com mencoba meminta klarifikasi kepada Sahril selaku sekdes tukjimun namun alhasilnya nomor telpon genggamnya dalam kondisi diluar jangkauan atau tidak aktif.

Memang pengaruh sekdes tukjimun ini dalam hal pembangunan khususnya di desa tukjimun begitu besar, mulai dari perencanaan, pengerjaan dan pertanggungjawaban tapi anehnya bagaimana masyarakat bisa mengetahui secara detail penjelasan tentang dana provinsi dan dana DMIJ itu sedangkan aparat desa  saja tidak tahu menahu.

Ini hanya bagian kecil saja yang terjadi di desa tukjimun terkait pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi riau dan juga dana program DMIJ yang terbengkalai dan tidak tertutup kemungkinan juga desa-desa yang ada dikecamatan kemuning terindikasi atau diduga terjadi penyelewengan dalam hal pengelolaan dana Provinsi dan dana DMIJ yang dalam pelaksanaanya  hanya sibuk pencitraan saja sementara realitas pelaksanaan program pembangunan tidak jelas dan membuat sebagian masyarakat kecewa.

Tentunya masyarakat sangat mengharapkan pihak aparat desa agar transparan dalam mengelola dana apapun baik dana bantuan dari pemerintah provinsi maupun dana program DMIJ supaya tidak terkesan ditutup-tutpi.

Dan juga masyarakat tentunya sangat berharap pembangunan-pembangunan yang diprogramkan pemerintah desa benar-benar bermanfaat serta menyentuh langsung berdasarkan kebutuhan masyarakat banyak. (Alvyn/efi)